Disiplin Belum Menjadi Kebanggan

DISIPLIN Pegawai Negeri Sipil bagi kita masih sulit menjadi kebanggaan. Dari dulu tingkat ketaatan PNS kita rendah. Jarang masuk kantor. Kalau pun masuk dia seperti menginjak bara api. Keluyuran ke mall, pasar, atau sibuk tanpa kaitan tugas pokok pada jam kantor merupakan perilaku yang makin membudaya. Menjelang gajian baru agak banyak diamnya di kantor, terutama PNS menengah bawah. Diamnya itu pun diisi dengan ngobrol buat sekadar mengisi waktu, gosip, atau ngoceh macam-macam.

Gubernur H Nur Alam MSi, Senin pagi tanggal 22 April 2013 menjadi inspektur upacara apel bendera di kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Hingga memasuki periode kedua masa jabatannya sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara, baru kali itu Nur Alam (45) tampil memimpin langsung apel bendera di sebuah instansi lingkup provinsi. Tentu ada sesuatu di balik peristiwa tersebut. “Kalau tidak berada-ada takkan tempua bersarang rendah”, kata pepatah leluhur kita.

Lumayan banyak PNS lingkup PU tampak mengikuti upacara dalam uniform hijau muda, dulu lebih dikenal sebagai pakaian dinas hansip (pertahanan sipil), kini linmas (perlindungan masyarakat). Para Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) juga banyak hadir. Mereka mengelompok (barisan sendiri) di sebelah kiri inspektur upacara. Abdul Salam, staf ahli gubernur nyaris telambat bergabung di kelompok SKPD. Dia berlarian menyeruak dari bangunan belakang kantor Dinas PU Sultra, sebelum merangsek ke kelompok eselon II tadi. Mantan Kepala Dinas Perikanan Sulawesi Tenggara itu masih ngos-ngosan saat protokol menyilakan Gubernur Nur Alam mengambil posisi di tempat/mimbar inspektur upacara.

Dari arahan Gubernur Nur Alam terkuak perilaku PNS di lingkup PU Sulawesi Tenggara selama ini, sekaligus pula menjawab mengapa dia memutuskan memimpin langsung apel bendera di instansi tersebut. Nur Alam berkata: “Jadikan kantor ini sebagai pusat pelayanan. Apapun alasannya pegawai harus selalu masuk kantor tepat waktu. Apabila baru kembali dari lapangan, maka bolehlah istirahat hingga tengah hari. Setelah itu Saudara-saudara harus masuk di kantor sekretariat ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat”.

Pengarahan Gubernur Sultra tersebut sebetulnya ditujukan kepada seluruh insan PNS di Sulawesi Tenggara, tidak terkecuali PNS instansi vertikal. Perilaku tidak disiplin bukan lagi bersifat kecenderungan tetapi perilaku itu sudah membudaya. Kenyataan itu terlihat di mana-mana dan di instansi manapun, terutama di kota-kota. Di kantor Gubernur Sultra sendiri disiplin PNS sama saja, amburadul. Pemandangan itu lebih mencolok pada saat gubernur tidak berada di kantor karena sedang tugas di luar kota.

Rendahnya disiplin tentu saja sangat mempengaruhi kualitas pelayanan. Integritas pribadi PNS yang kurang berkembang karena terdesak oleh rendahnya ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan atau peraturan kedinasan pegawai negeri, menciptakan kondisi atau peluang munculnya praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Kita mencatat bahwa praktik KKN-lah sebetulnya wujud dari buruknya pelayanan birokrasi di Indonesia. Kurang profesional dan jauh dari kepastian hukum.

Masih sedikit insan PNS menyadari bahwa perilaku disiplin, antara lain diekspresikan dalam bentuk masuk kantor dan pulang kantor tepat waktu, bekerja cermat sesuai tugas dan fungsi, jujur dan taat pada syari’at agama yang dianutnya merupakan investasi terbangunnya kebanggan dan kenyamanan hidup. Integritas tersebut juga menjadi kebanggan masyarakat. PNS semacam ini sangat berpotensi untuk menjadi pemimpin yang berwibawa.

Untuk membangun dan menegakkan disiplin PNS, Gubernur Nur Alam selanjutnya memerintahkan para pejabat struktural mulai dari eselon II hingga eselon IV (setingkat kepala seksi) agar lebih aktif melakukan pembinaan PNS di unit kerja masing-masing. Peran pengawasan harus terus-menerus difungsikan. Sarana untuk pengawasan, seperti kartu hadir elektronik disarankan agar disediakan. “Alat itu harus dipelihara, jangan sampai dirusak sehingga tak berfungsi”, pesan gubernur.

Gubenur Nur Alam juga mengingatkan, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, PNS harus adil dan proprsional. Jangan diskriminatif. Mantan pengusaha kontraktor tersebut mengkritik praktik pelayanan di Dinas PU Sultra di masa lalu. “Cara pelayanan kepada pengusaha (kontraltor) besar berbeda dengan perlakuan terhadap pengusaha kecil”, ujarnya bernostalgia yang diaplaus peserta upacara. Nur Alam termasuk pengusaha kecil ketika itu.

Rendahnya disiplin PNS tercermin pula pada kondisi lingkungan kerja mereka. Kebersihan dan ketertiban diabaikan, baik di halaman kantor, ruangan kerja, maupun toilet. Di kantor Gubernur Sultra, misalnya, hanya toilet di ruang-ruang kerja pejabat tinggi – mulai dari gubernur hingga eselon II – yang bersih, rapi, dan indah. Selebihnya becek dan bau.

Kondisi fasilitas umum lebih buruk lagi. Hampir semua fasilitas umum seperti terminal pelabuha laut, pelabuhan feri, terminal darat, dan Bandar udara (bandara) kurang bersih dan tidak nyaman. Bau tak sedap segera menyergap begitu kita masuk toilet. Tikus pun bisa mati keracunan akibat bau menyengat di situ.

Baru saja beberapa jam setelah memimpin upacara apel pagi di Dinas PU Provinsi Sultra, Gubernur Nur Alam menemukan suasana berantakan di salah satu ruangan Bandara Haluoleo. Gubernur mendadak balik arah saat mau masuk ke bekas ruangan tunggu di lantai 1 terminal Haluoelo. “Wah, kotor ini”, ujarnya seraya berbalik arah. Sambil menunggu kedatangan Ketua PKK Pusat Vita Gamawang Fauzi, Gubenur Nur Alam mengajak saya meninjau suasana pelayanan di bandara tersebut.

Saya juga spontan menyatakan bahwa suasana berantakan yang baru disaksikan gubernur adalah bukti belum berjalannya tugas pokok dan fungsi para pejabat terkait. Terminal Bandara Haluoleo, misalnya, siapa yang harus bertanggung jawab dalam soal kebersihan dan kenyamanan. Masalah itu sangat penting dan strategis karena Bandara Haluoleo merupakan gerbang utama Sultra. Garbarata – jembatan berdinding dan beratap yang menghubungkan pintu pesawat dan ruang tunggu penumpang – kesan mewahnya tidak seimbang dengan kondisi fasilitas di terminal tersebut. Kamar dan fasilitas toiletnya sangat sederhana, becek, dan sering pula krannya tidak berair.

Saatnya Kolaka Berbenah

Kantor Bupati Kolaka Sulawesi Tenggara. Kantor ini dibangun di era Bupati Adel Berty dengan anggaran dari APBD Kolaka.[/caption]

KOLAKA memiliki bupati baru. Wakil Bupati Amir Sahaka (60) diberi tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan pemerintahan di kabupaten berpenduduk 321.506 jiwa itu, sebagaimana layaknya seorang bupati. Adapun Buhari Matta telah diberhentikan sementara dari jabatan itu hingga perkara korupsi yang membelitnya mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap.

       Waktu bagi Amir memang sangat pendek. Sebab masa jabatan pasangan ini (Buhari Matta/Amir Sahaka) akan berakhir bulan Januari 2014. Namun, singkatnya waktu justru menjadi ujian apakah pejabat bupati mampu melakukan langkah-langkah pembenahan aparat birokrasi dan sekaligus juga menemukan platform pembangunan yang lebih berorientasi kepada penguatan ekonomi rakyat.

       Jawabannya pasti bisa, asal sikap eksklusifis otonomi dibuang jauh. Amir Sahaka harus selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan gubernur selaku wakil pemerintah. Gubernur  Nur Alam pasti akan memberikan yang terbaik bagi rakyat Kolaka. Dia pasti mendukung program penguatan ekonomi yang telah dirintis rakyat Kolaka sejak lama, seperti perkebunan, pertanian tanaman pangan, pemanfaatan potensi lahan-lahan tambak, dan perikanan.

       Rabu pagi yang cerah (10 April 2013) membuat Kota Kolaka ikut bercahaya. Aktivitas warga berjalan seperti biasa. Hanya di kompleks gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kolaka terlihat konsentrasi petugas keamanan Polri dan sejumlah personel TNI-AD.  Pasalnya, di kompleks tersebut ada acara penting: Penyerahan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberhentian Sementara Bupati Kolaka Buhari Matta dan Penunjukan Wakil Bupati Amir Sahaka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Penyelenggaraan Pemerintahan di Kolaka. Penyerahan keputusan Mendagri dilakukan Gubernur Sulawesi Tenggara H Nur Alam SE MSi.

       Kehadiran Gubernur Nur Alam di gedung DPRD Kolaka juga menarik perhatian masyarakat. Ia menggunakan kendaraan taktis Polri versi APC (Atrial Premature Complex). Ikut mendampingi gubernur di dalam kendaraan lapis baja itu  Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen (Pol) Ngadino, Kepala Badan Intelijen Nasional (Ka BIN) Daerah Brigjen TNI Taufik Hidayat, Komandan Korem 143/Haluoleo Kolonel (Inf) MS Fadhilah. “Jangan diartikan bahwa Kolaka dalam situasi huru hara. Saya hanya ingin menikmati kendaraan milik Brimob Polda Sultra yang masih baru itu”, kata Nur Alam saat menyampaikan sambutan di acara tersebut.

Pengamanan ketat adalah tindakan tepat dari pihak Polri dan TNI. Jadi Gubernur Nur Alam sebetulnya tidak sedang bermain akrobat. Dia tidak mau kecolongan. Sebab peristiwa serupa, yaitu penggantian bupati Kolaka di tengah jalan kurang lebih 10 tahun silam  gagal dilaksanakan karena dihalangi massa pendukung bupati yang akan dilengserkan. Petugas keamanan waktu itu seperti tak berdaya. Namun, boleh jadi terjadinya masalah itu akibat kurangnya koordinasi dengan pihak terkait  di tingkat provinsi dalam hal ini forum Muspida.

       Waktu itu Adel Berty sebetulnya telah menyatakan mengundurkan diri dari jabatan bupati Kolaka menyusul pengajuan dirinya sebagai bakal calon Gubernur Sultra periode 2002-2007. Pengunduran diri itu disahkan Menteri Dalam Negeri dan sekaligus diangkat pula Buhari Matta sebagai Pejabat Bupati Kolaka. Namun, ketika Gubernur La Ode Kaimoeddin hendak melantik Buhari di kantor Bupati Kolaka, kantor itu masih diduduki Adel Berty dan para pendukungnya. Ratusan tukang ojek juga menutup gerbang masuk halaman kantor bupati.

       Alhasil, gubernur bersama rombongan kembali ke Kendari. Buhari Matta pun dilantik di rumah jabatan gubernur. Keberuntungan rupanya sedang berpihak kepada Asisten II Setwilda Sulawesi Tenggara tersebut. Dia kemudian terpilih sebagai Bupati Kolaka hingga dua periode. Menjelang berakhirnya masa jabatan periode kedua, Buhari tersandung kasus korupsi penjualan nikel yang menimbulkan kerugian negara puluhan miliar.

Setelah berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, Buhari diberhentikan sementara dan digantikan wakilnya Amir Sahaka.  Di antara mantan Bupati Kolaka yang hadir menyaksikan penyerahan surat keputusan Mendagri tentang penggantian bupati di tengah jalan tampak Drs H Adel Berty MSi. Mantan ini baru saja juga menjalani hukuman penjara karena terkait kasus korupsi di saat dia menjabat Bupati Kolaka.

       Gubernur Nur Alam memiliki catatan tersendiri terhadap keadaan di Kolaka di bawah kepemimpinan Buhari Matta. Konflik di antara keduanya sulit dihindarkan, dan situasi makin meruncing ketika Buhari maju bersaing dengan Nur Alam dalam Pilkada Sultra tahun 2012. Bila mengadakan kunjungan kerja ke Kolaka, Gubernur Nur Alam kurang mendapatkan sambutan semestinya. Banyak pejabat menghindar, termasuk kepala desa dan lurah. Satu-satunya pejabat yang setia menyambut gubernur adalah Wakil Bupati Amir Sahaka.

       Namun demikian, Gubernur Nur Alam tetap melindungi Buhari Matta. Dalam sambutannya saat menyerahkan surat keputusan Mendagri kepada Amir Sahaka, Nur Alam mengatakan bahwa kasus yang menimpa Buhari Matta lebih disebabkan kesalahan staf yang bermental ABS (asal bapak senang). “Dia (Buhari Matta) terjebak kasus yang menyeret dirinya ke pengadilan disebabkan perbuatan kalian yang tidak memberi pertimbangan yang benar”, kata Nur Alam dengan suara agak bergetar di depan ratusan aparat pemerintah yang memenuhi gedung DPRD Kolaka, termasuk  tokoh dan warga masyarakat.

       Selanjutnya Gubernur Nur Alam mengingatkan bahwa Buhari Matta tidak akan sendirian menjalani proses hukum terkait kasus korupsi hasil penjualan bijih nikel berkadar rendah. Beberapa staf yang berperan sebagai pembantu pelaku, atau boleh jadi bahkan menjadi otak kasus tersebut, dalam waktu tidak lama akan mengikuti jejak Buhari Matta.

       Ihwal penggantian Bupati Kolaka di tengah jalan Gubernur Nur Alam menyebut, ada juga pihak-pihak yang mengail di air keruh.  Menganggap peristiwa ini sebagai rekayasa politik sehingga mereka membuat keonaran, membuat pernyataan provakatif melalui media untuk mengadu domba masyarakat Kolaka. Bila tindakan pihak-pihak tadi sampai mengganggu keamanan dan ketertiban, maka gubernur akan melibatkan TNI dan Polri untuk mengatasinya.