Disiplin Belum Menjadi Kebanggan

DISIPLIN Pegawai Negeri Sipil bagi kita masih sulit menjadi kebanggaan. Dari dulu tingkat ketaatan PNS kita rendah. Jarang masuk kantor. Kalau pun masuk dia seperti menginjak bara api. Keluyuran ke mall, pasar, atau sibuk tanpa kaitan tugas pokok pada jam kantor merupakan perilaku yang makin membudaya. Menjelang gajian baru agak banyak diamnya di kantor, terutama PNS menengah bawah. Diamnya itu pun diisi dengan ngobrol buat sekadar mengisi waktu, gosip, atau ngoceh macam-macam.

Gubernur H Nur Alam MSi, Senin pagi tanggal 22 April 2013 menjadi inspektur upacara apel bendera di kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Hingga memasuki periode kedua masa jabatannya sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara, baru kali itu Nur Alam (45) tampil memimpin langsung apel bendera di sebuah instansi lingkup provinsi. Tentu ada sesuatu di balik peristiwa tersebut. “Kalau tidak berada-ada takkan tempua bersarang rendah”, kata pepatah leluhur kita.

Lumayan banyak PNS lingkup PU tampak mengikuti upacara dalam uniform hijau muda, dulu lebih dikenal sebagai pakaian dinas hansip (pertahanan sipil), kini linmas (perlindungan masyarakat). Para Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) juga banyak hadir. Mereka mengelompok (barisan sendiri) di sebelah kiri inspektur upacara. Abdul Salam, staf ahli gubernur nyaris telambat bergabung di kelompok SKPD. Dia berlarian menyeruak dari bangunan belakang kantor Dinas PU Sultra, sebelum merangsek ke kelompok eselon II tadi. Mantan Kepala Dinas Perikanan Sulawesi Tenggara itu masih ngos-ngosan saat protokol menyilakan Gubernur Nur Alam mengambil posisi di tempat/mimbar inspektur upacara.

Dari arahan Gubernur Nur Alam terkuak perilaku PNS di lingkup PU Sulawesi Tenggara selama ini, sekaligus pula menjawab mengapa dia memutuskan memimpin langsung apel bendera di instansi tersebut. Nur Alam berkata: “Jadikan kantor ini sebagai pusat pelayanan. Apapun alasannya pegawai harus selalu masuk kantor tepat waktu. Apabila baru kembali dari lapangan, maka bolehlah istirahat hingga tengah hari. Setelah itu Saudara-saudara harus masuk di kantor sekretariat ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat”.

Pengarahan Gubernur Sultra tersebut sebetulnya ditujukan kepada seluruh insan PNS di Sulawesi Tenggara, tidak terkecuali PNS instansi vertikal. Perilaku tidak disiplin bukan lagi bersifat kecenderungan tetapi perilaku itu sudah membudaya. Kenyataan itu terlihat di mana-mana dan di instansi manapun, terutama di kota-kota. Di kantor Gubernur Sultra sendiri disiplin PNS sama saja, amburadul. Pemandangan itu lebih mencolok pada saat gubernur tidak berada di kantor karena sedang tugas di luar kota.

Rendahnya disiplin tentu saja sangat mempengaruhi kualitas pelayanan. Integritas pribadi PNS yang kurang berkembang karena terdesak oleh rendahnya ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan atau peraturan kedinasan pegawai negeri, menciptakan kondisi atau peluang munculnya praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Kita mencatat bahwa praktik KKN-lah sebetulnya wujud dari buruknya pelayanan birokrasi di Indonesia. Kurang profesional dan jauh dari kepastian hukum.

Masih sedikit insan PNS menyadari bahwa perilaku disiplin, antara lain diekspresikan dalam bentuk masuk kantor dan pulang kantor tepat waktu, bekerja cermat sesuai tugas dan fungsi, jujur dan taat pada syari’at agama yang dianutnya merupakan investasi terbangunnya kebanggan dan kenyamanan hidup. Integritas tersebut juga menjadi kebanggan masyarakat. PNS semacam ini sangat berpotensi untuk menjadi pemimpin yang berwibawa.

Untuk membangun dan menegakkan disiplin PNS, Gubernur Nur Alam selanjutnya memerintahkan para pejabat struktural mulai dari eselon II hingga eselon IV (setingkat kepala seksi) agar lebih aktif melakukan pembinaan PNS di unit kerja masing-masing. Peran pengawasan harus terus-menerus difungsikan. Sarana untuk pengawasan, seperti kartu hadir elektronik disarankan agar disediakan. “Alat itu harus dipelihara, jangan sampai dirusak sehingga tak berfungsi”, pesan gubernur.

Gubenur Nur Alam juga mengingatkan, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, PNS harus adil dan proprsional. Jangan diskriminatif. Mantan pengusaha kontraktor tersebut mengkritik praktik pelayanan di Dinas PU Sultra di masa lalu. “Cara pelayanan kepada pengusaha (kontraltor) besar berbeda dengan perlakuan terhadap pengusaha kecil”, ujarnya bernostalgia yang diaplaus peserta upacara. Nur Alam termasuk pengusaha kecil ketika itu.

Rendahnya disiplin PNS tercermin pula pada kondisi lingkungan kerja mereka. Kebersihan dan ketertiban diabaikan, baik di halaman kantor, ruangan kerja, maupun toilet. Di kantor Gubernur Sultra, misalnya, hanya toilet di ruang-ruang kerja pejabat tinggi – mulai dari gubernur hingga eselon II – yang bersih, rapi, dan indah. Selebihnya becek dan bau.

Kondisi fasilitas umum lebih buruk lagi. Hampir semua fasilitas umum seperti terminal pelabuha laut, pelabuhan feri, terminal darat, dan Bandar udara (bandara) kurang bersih dan tidak nyaman. Bau tak sedap segera menyergap begitu kita masuk toilet. Tikus pun bisa mati keracunan akibat bau menyengat di situ.

Baru saja beberapa jam setelah memimpin upacara apel pagi di Dinas PU Provinsi Sultra, Gubernur Nur Alam menemukan suasana berantakan di salah satu ruangan Bandara Haluoleo. Gubernur mendadak balik arah saat mau masuk ke bekas ruangan tunggu di lantai 1 terminal Haluoelo. “Wah, kotor ini”, ujarnya seraya berbalik arah. Sambil menunggu kedatangan Ketua PKK Pusat Vita Gamawang Fauzi, Gubenur Nur Alam mengajak saya meninjau suasana pelayanan di bandara tersebut.

Saya juga spontan menyatakan bahwa suasana berantakan yang baru disaksikan gubernur adalah bukti belum berjalannya tugas pokok dan fungsi para pejabat terkait. Terminal Bandara Haluoleo, misalnya, siapa yang harus bertanggung jawab dalam soal kebersihan dan kenyamanan. Masalah itu sangat penting dan strategis karena Bandara Haluoleo merupakan gerbang utama Sultra. Garbarata – jembatan berdinding dan beratap yang menghubungkan pintu pesawat dan ruang tunggu penumpang – kesan mewahnya tidak seimbang dengan kondisi fasilitas di terminal tersebut. Kamar dan fasilitas toiletnya sangat sederhana, becek, dan sering pula krannya tidak berair.

Musrenbang dan Usia Bangunan Kita

[caption id="attachment_351" align="alignnone" width="600"] Suasana Musrenbang tingkat provinsi di Kendari tanggal 15 April 2013. Gubernur Sultra H Nur Alam SE MSi didampingi Ketua DPRD Sultra Rusman Emba (kiri) dan Wakil Menteri/Wakil Ketua Bappenas Dr Ir Lukita Dinarsyah Tuwo MA (kanan)[/caption]

MUSRENBANG. Binatang apa lagi itu? Di zaman Orde Baru ada yang disebut  Rakorbang - rapat koordinasi pembangunan. Bukankah setiap zaman harus melahirkan gagasan baru, kemasan baru, walau isinya tetap barang lama. Musrenbang adalah akronim dari Musyawarah Rencana Pembangunan. Musrenbang dilakukan berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga tingkat nasaional. Seperti halnya Rakorbang, Musrenbang adalah sebuah mekanisme untuk menyusun rencana pembangunan yang telah dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah dan masyarakat dengan mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

       Musim Musrenbang biasanya berlangsung dalam bulan April, untuk rencana kerja pembangunan daerah (RKPD)  tahun berikutnya. Musrenbang tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, misalnya,  digelar tanggal 15 April 2013. Di situ hadir Wakil Menteri/Wakil Ketua Bappenas Dr Ir Lukita Dinarsyah Tuwo MA sebagai pengarah. Gubernur Nur Alam tampak sumringah. Ia merasa senang karena sudah banyak bupati yang hadir di acara yang diadakan pemerintah provinsi. Biasanya diwakilkan pejabat lain. Nur Alam mengingatkan: “Budaya mewakilkan tidak baik. Sebagai pamong harus selalu  melaksanakan prinsip-prinsip kepatuhan dan ketaatan”.

       Adapun hasil rumusan dan kesepakatan yang akan dibawa ke Musrenbang tingkat nasional, kita tidak sempat memantaunya. Suatu hal yang perlu kita catat terkait dengan event Musrenbang adalah masalah kualitas proyek-proyek fisik yang dibangun. Sebab masalah kualitas sudah sejak lama menjadi keprihatinan kita semua. Terlampau banyak hasil-hasil pembangunan fisik selama ini yang kualitasnya di bawah standar sehingga usianya sangat singkat.

       Infrastruktur seperti jalan, jembatan, bangunan gedung-gedung milik pemerintah dikerjakan asal jadi. Tak heran jika proyek-proyek ambruk segera setelah diadakan ritual peresmiannya. Coba lihat jembatan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Megaproyek bernilai Rp 940 miliar itu ambruk dan menelan korban jiwa dalam usia pembuatan konstruksinya tidak lebih dari 10 tahun. Proyek jembatan di Sungai Mahakam itu selesai tahun 2001. Itu  proyek raksasa yang apabila mengalami sesuatu menjadi sorotan publik. Tak terbilang proyek kecil mengalami kerusakan lebih cepat. Bahkan, ada proyek yang tidak selesai, lalu ditinggalkan begitu saja oleh kontraktornya. Warga di daerah terpencil terbiasa dengan pemandangan seperti itu.

       Keadaan memprihatinkan tersebut membuat Haji Muammad Yunus Kadir   merindukan masa silam di zaman Belanda dahulu. Bangunan-bangunan peninggalan kolonial tersebut hingga kini masih kokoh. Sebagian memang ada yang keropos dimakan usia akibat belum bangkitnya kesadaran pemerintah untuk memelihara dan merawat bangunan-bangunan kuno terutama yang memiliki nilai sejarah.

       Di Makassar, misalnya, tidak sulit kita menemukan bangunan peninggalan Belanda. Peninggalan paling terkenal dan historis adalah benteng Rotterdam di pantai Losari.  Ada juga gedung Societeit de Harmonie, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan Balaikota Makassar, masih di kawasan pantai Losari. Gedung Societeit de Harmonie tampaknya baru saja direnovasi dan difungsikan sebagai Gedung Kesenian Makassar. Kota Raha dan Bau-Bau di Sulawesi Tenggara juga masih menyimpan bangunan kuno. Sebut misalnya, Kantor Kehutanan Kabupaten Muna, Istana Sultan Buton di pantai Bau-Bau yang disebut Kamali. Kamali kemudian dijadikan Istana Ilmiah sebagai salah satu kampus Universitas Unidayan Bau_Bau.

       HM Yunus Kadir terobsesi dengan bangunan-bangunan peninggalan Belanda. Tokoh Islam Sulawesi Selatan itu mendambakan kehadiran bangunan-bangunan kontemporer di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang kualitasnya sama dengan bangunan peninggalan Belanda. Artinya, bangunan-bangunan dimaksud bisa awet hingga ratusan tahun. “Saya sedang memikirkan suatu gagasan bagaimana kita membangun di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara ini, agar hasilnya bisa awet mencapai sampai 200 tahun”, ujarnya dalam suatu pembicaraan singkat melalui telepon, Sabtu 13 April 013.

       HM Yunus Kadir yang juga pengusaha tidak sedang bercanda, apalagi bermimpi. Ia menyebut dua gubernur, Syahrul Yasin Limpo dan Nur Alam memiliki potensi untuk berbuat lebih baik dari yang dihasilkan kolonial dulu. Kedua pemimpin ini dinilainya cukup cerdas dan idealis. Bahkan, Yunus berpandangan bahwa mereka adalah pemimpin masa depan di Republik ini. “Nur Alam sangat berpotensi menjadi Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian. Sedangkan Syahrul lebih pas diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri”, papar pengurus teras ormas Islam Muhammadiah Sulsel itu.

  Agarkedua gubernur tadi mampu menghasilkan karya besar dan monumental, Yunus Kadir mengimbau masyarakat untuk membantu dan mendukung kebijakan dan program mereka. Secara spesifik tokoh itu berpesan: “Pelihara dan bantulah Pak Nur Alam”. Pesan tersebut tentu saja ditujukan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara.

[caption id="attachment_352" align="alignleft" width="229"] HM Yunus Kadir, tokoh Islam Sulawesi Selatan[/caption]

     Ia juga memuji mendiang Drs H La Ode Kaimoeddin. Ketika menjadi Gubernur Sulawesi Tenggara dua periode, Kaimoeddin fokus membangun infrastruktur, terutama   di Kota Kendari. Dia juga memindahkan Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara ke sebuah kawasan luas di pinggiran kota di bilangan Andonohu. Yunus Kadir menilai, langkah Kaimoeddin sangat stategis dan berorientasi jauh ke depan. Sebaliknya, Kadir mengkritik pembangunan Kantor Walikota Makassar sekarang yang berlokasi di tengah kota. Menurut Kadir, bangunan berlantai tujuh itu seharusnya ditempatkan di tengah-tengah rakyat. “Agar rakyat yang lahannya terkena lokasi bangunan kantor walikota  bisa mendapatkan ganti rugi yang layak”, kata pengusaha yang dikenal berjiwa sosial itu.

Untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang tahan lama (berkualitas), tidak bisa lain kita harus menumbuhkan semangat serta jiwa nasionalisme dan patriotisme. Kita melaksanakan pembangunan untuk kepentingan kita sendiri, kini dan generasi kita yang akan datang. Mengapa Belanda bekerja lebih baik, lebih berkualitas, padahal dia adalah pendatang dan penjajah pula? Ketika Belanda melakukan suatu kegiatan pembangunan, di bidang infrastruktur misalnya, motivasi dasarnya pasti bukan untuk kepentingan pribumi melainkan demi kelancaran pemerintahan kolonialnya.

Namun demikian, aparat pemerintah kolonial bekerja lebih profesional. Jiwa profesionalisme itulah sebenarnya yang melahirkan karya-karya berkualitas. Sehingga masa pakai hasil-hasil pembangunan mereka jauh melampaui zamannya. Nah, sekarang kita tinggal mengadopsi jiwa profesionalisme aparat pemerintah kolonial dulu dan orang Barat pada umumnya. Kita tentu lebih hebat karena sudah memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme. Ini tantangan bagi Musrenbang.